Penelitian ini berbicara mengenai Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sebagai extraordinary crime memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Telah dijelaskan di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan pasal 2 ayat 2 tersebut terdapat ketentuan tertentu seseorang dapat dihukum mati atas dasar dilakukan dalam kondisi tertentu. Namun dalam praktiknya di Indonesia menyebutkan putusan hakim yang menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik pada saat semisal negara sedang mengalami krisis ekonomi atau bencana alam sampai saat ini tidak ada putusan yang berakhir eksekusi mati.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dan pengaturan pidana mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001 dan bagaimana pengaturan pidana mati dalam keadaan darurat negara dan aplikasinya dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001? Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengaturan pidana mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001 dan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pidana mati dalam keadaan darurat negara dan aplikasinya dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum sebagai objek penelitian. Dan metode yang digunakan melalui pendekatan undang-undang.
Hasil penelitian menyebutkan latar belakang ditetapkannya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan suatu the root off all evils yang dilakukan pada saat keadaan negara dalam kondisi darurat. Sehingga terdapat kerugian yang dialami negara dan masyarakat. Pengaturan mengenai pidana mati dalam keadaan darurat negara diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meski telah terdapat aturan demikian, namun dalam faktanya hukuman mati tidak diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum agar hukuman mati bagi koruptor tidak diterapkan pada saat kondisi daruat. Terdapat suatu keputusan ditangan Jaksa Penuntut Umum yang dapat menentukan apakah si pelaku dijatuhkan hukuman mati atau tidak.