Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan yang ada dan hanya satu pilihan saja yang benar dijadikan pemenang. Satu dari sekian banyak perjudian yang marak di masyarakat yaitu judi bola online atau parley. Pemerintah dalam fungsinya sebagai pengawasan sosial telah menetapkan aturan-aturan mengenai perjudian dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang ada. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara umum telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Sedangkan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun pada kenyataannya jaksa penuntut umum masih sering mendakwa menggunakan Pasal 303 KUHP untuk pelaku tindak pidana perjudian online. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan hukum pidana materil dalam Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds kasus pidana perjudian bola online.
Metode yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Sumber data berasal dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu dokumen resmi berupa Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor : 30/Pid.B/2020/PN Kds tentang perjudian bola online.. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antar satu fenomena dengan fenomena lainnya. Metode yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terhadap kenaikan kasus perjudian di masa yang akan mendatang akan kembali meningkat dengan diungkapnya kasus terbaru di wilayah hukum Kabupaten Kudus yaitu mengenai perjudian bola online. Hal ini dapat di tinjau dari penerapan hukum pidana materiil bagi pelaku perjudian bola online yang belum berjalan secara optimal. Pengaturan mengenai perjudian bola online khususnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ‎belum diterapkan sebagaimana mestinya. Pada Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds hakim menjatuhkan ‎pidana sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun sebagaimana surat dakwaan berbentuk alternatif yang diajukan penuntut umum hanya secara umum. Sedangkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengkomodir mengenai tindak pidana perjudian online tidak dicantumkan dalam rumusan surat dakwaan yang diajukan. Hal ini menunjukan keberlakuan asas lex ‎specialis derogat legi generalis juga belum dapat terakomodir dengan baik dalam Putusan Nomor: 30/Pid.B/2020/PN Kds.‎ Dengan demikian hakim sebagai penegak hukum yang memeriksa dan mengadili suatu perkara di pengadilan dirasa kurang tepat dalam menerima dakwaan tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan penerapan hukum yang baik dan optimal agar aturan yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya ‎dalam masyarakat. Sehingga tidak menjadikan kabur suatu aturan yang baik di masyarakat.