Revitalisasi alun-alun Kota Tegal dilakukan bersamaan dengan adanya pandemi covid-19, namun hal tersebut tidak menghambat kinerja Pemerintah Kota Tegal untuk melakukan perbaikan wajah kota yaitu alun-alun. Alun-alun tersebut dijadikan sebagai ikon Kota Tegal sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali untuk menghidupkan kembali fungsi dari alun-alun yang sebelumnya kawasan tersebut menjadi tempat yang tidak tertata sehingga membuat tata Kota Tegal menjadi rusak. Signifikansi di dalam penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau informasi mengenai indikator terwujudnya pemerintahan yang demokratis dalam pembangunan.
Dalam kajian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yang mana penulis menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kasus. Data dalam kajian ini diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumen serta menggunakan studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah teori democratic governance. fokus kajian ini yaitu mengetahui regulasi yang dijadikan landasan dalam melakukan revitalisasi serta mengetahui prinsip-prinsip democratic governance yang diterapkan dalam revitalisasi.
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut (1) regulasi yang dijadikan pedoman dalam proses revitalisasi alun-alun diantaranya Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 dan Visi-Misi Walikota, Peraturan Walikota No.7 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Pohon di Ruang Terbuka Hijau Publik. (2) Untuk prinsip partisipasi dapat dilihat minimnya partisipasi masyarakat di setiap prosesnya. Sementara untuk prinsip transparansi terkait hal ini, jika Pemerintah sudah berusaha transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran hal itu dibuktikan dengan adanya papan proyek yang dipasang pada saat revitalisasi berlangsung dan informasi rencana revitalisasi. Sedangkan untuk prinsip akuntabilitas dalam revitalisasi menunjukan bahwa Pemerintah bersama lembaga-lembaga pemerintahan terkait sudah berupaya melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal, meskipun terdapat kekurangan dalam prosesnya. Kemudian pada kebijakan tersebut kurangnya penegakan hak dan keadilan untuk para pedagang maupun masyarakat serta terdapat beberapa stakeholder yang berkaitan untuk menjalankan kepentingannya dalam revitalisasi.