Tindak Pidana Korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di mana memuat ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Skripsi ini berjudul “Reformulasi Hukuman Bagi Koruptor Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Sanksi Pidana Mati Bagi Koruptor)”. Adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Postulat Hukum Islam dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan perkembangan tindak pidana korupsi setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 20 tahum 2001. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif-analitis kritis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta atau pemikiran yang akan membuat suatu kepercayaan itu benar. Sedangkan analitis-kritis dimaksudkan untuk melihat sisi-sisi mana analisis dapat dikembangkan secara seimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti, di mana pengumpulan data dilakukan dengan metode library research (penelitian kepustakaan) yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam skripsi ini. Penerapan pidana mati bagi para koruptor sudah dimungkinkan karena sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati ini diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 2 ayat (2). Pasal itu berbunyi 'Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman hukuman mati dalam undang-undang No 20 tahun 2001 belum sepenuhnya efektif guna mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi, karena belum sekalipun pidana mati dijatuhkan kepada para koruptor walaupun sudah memiliki landasan hukum yang kuat untuk dijatuhkan.