Mudharabah adalah sebuah kerjasama atau kontrak yang melakukan kesepakatan dengan ketentuan modal dari salah satu pihak yang menghasilkan dipihak lainnya dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada prinsipnya dalam akad mudharabah, mudharib tidak berkewajiban menjamin kerugian atau kehilangan dari harta pemodal, dan bilamana ada unsur kesengajaan atau ketelodoran maka harus mengembalikan harta dari pemodal, lain halnya bila akad tersebut adalah utang- piutang, kesbarang yang diterima sebagai utang menjadi tangunganya dan berkewajiban mengembalikan modal tersebut, namun jaminan akan menjadi penting ketika shahibul mal kawatir akan munculnya penyelewengan dari pihak mudharib. Dalam prakteknya pembiayaan mudharabah di BMT BUS Cabang Jeketro Kec. Gubug Kab.Grobogan sendiri mengunakan jaminan.
Dari latar belakang diatas muncul permasalahan yaitu: bagaimana penggunaan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT BUS Cabang Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan? dan tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan jaminan dalam pembiayaan mudharabah di BMT BUS Cabang Jeketro Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan?
Jenis penelitian skipsi ini adalah penelitian lapangan (field resech) yang menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode interviuw (wawancara) dan dokumentasi, sedangkan untuk data sekunder peneliti menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku ,hasil-hasil penelitian dan data lain yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. Setelah data penelitian terkumpul selanjutnya dilakukan analisis menggunakan metode diskriptif dengab pendekatan kualitatif.
Dari hasil analisis didapat bahwa penggunaan jaminan pada pembiayaan mudharabah yang dilakukan di BMT BUS Cabang jeketro dibolehkan, karena penerapan jaminan didasarkan pada metode ijtihad yang tidak menyimpang atau mengesampingkan hukum asalnya, pada prinsipnya metode ini digunakan oleh pihak BMT untuk menggutakan kemasahatan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menghindari tingkat resiko dari kemungkinan terjadinya yang tidak diinginkan oleh nasabah. Hal ini diperkuat oleh fatwa DSN/07/MUI/2000, sedangkan dalam pemanfaatan jaminan nasabah untuk digunakan BMT sebagai syarat kemitraan dengan perbankan syariah lain tidak diperbolehkan karena belum adanya izin dari anggota.