Krisis air adalah merupakan kerusakan ekologis bumi yang paling menyebar dan paling sulit diatasi. Air yang menjadi kebutuhan pokok bagi setiap makhluk seharusnya memjadikan tanggungjawab bersama dalam menjaga ketersediaan dan pemanfaatannya agar permasalahan krisis air dapat teratasi. Akan tetapi konsep baru yang menjadi solusi dunia global bersama yakni Water Rights (hak guna air), yang mengandung unsur komersil atas air. Jika air menjadi komoditas di komersilkan akan menjadikan terjadinya ketimpangan dalam mengakses air. Terpenuhnya air menjadi sarat yang harus dipenuhi demi mewujudkannya kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah membuat undang-undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air. Akan tetapi terdapat banyak kritik dari undang-udang tersebut karena di dalamnya berisikan konsep Water Rights yang mengandung unsur komersialisasi air.
Permasalahan-permasalahan yang menyangkut sumber daya air menimbulkan pertanyaan yaitu bagaimana praktek dan komersialisasi air sumber daya air di Indonesia dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum posistif (UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) terhadap praktek komersialisasi sumber daya air di Indonesia.
Untuk meniliti permasalahan tersebut penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari data dokumentasi, berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan lain sebagainya. Dan menggunakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).
Hasil penilitian menunjukkan bahwasannya praktek privatisasi dan komersialissi air telah terjadi bahkan sudah dimulai dari era pemerintahan Orde Baru yaitu pemerintahan Soeharto. Terbukti akses pemenuhan air bersih di Jakarta dipegang oleh perusahaan swasta yaitu: PT Thames PAM Jaya dan PT Lyonnaise Jaya yang dulunya merupakan perusahaan milik pemerintah. Hukum Islam secara jelas melarang praktek komersialisai sumber daya air karena itu sangat merugikan rakyat miskin. Tetapi berbeda dengan hukum positif (UU No 7 tahun 2004 tentang sumber daya air) yang membolehkan praktek tersebut, terbukti dalam pasal-pasal telah disebutkan konsep hak guna usaha (Water Rights) yang membolehkan praktek privatisasi yang menimbulkan praktek komersialisai di sektor sumber daya air.