Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan. Dalam hal ini, yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak pidana dalam kejahatan khsusunya kejahatan terhadap Negara/keamanan negara. Di dalam kejahatan keamanan negara, mencakup tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana tersebut dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan/pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai objek/sasarannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan langsung terhadap negara adalah tindak pidana makar.
Jenis dan metode penelitian yang digunakan penulis adalah kepustakaan (library research), yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengakaji sumber-sumber kepustakaan.
Penelitian ini menghasilkan penelitian mengenai indikasi adanya tindak pidana lain yang bersangkutan dengan tindak pidana makar, sanksi pidana makar berdasarkan perspektif pasal 104 KUHP dan hukum pidana Islam. Dalam kaitannya pasal 104 KUHP yang berbunyi : “ Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden atau degan maksud merampas kemerdekaan mereka atau menjadikan mereka tidak mampu memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.” Di dalam pasal tersbut sudah dijelaskan dengan acaman pidana sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku. Dalam hukum pidana Islam, pelaku al-baghyu dihukum menurut ketentuan hukum, diantaranya hudud. Jarimah ini dimana ketentuan hukumnya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dimana tertera di dalam Q.S. Al-Hujurat: 49. Dan bisa menjadi hukuman ta’zir apabila ada syubhat dan apabila tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.