Hak-hak reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Yang berarti bahwa setiap orang mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apapun, kapan dan berapa banyak untuk memiliki keturunan. Kyai Husein Muhammad merupakan salah satu kyai feminis Indonesia yang tidak pernah merasa lelah membela perempuan. Kyai Husein Muhammad melakukan pembaharuan terhadap wacana dan keadilan gender dengan paradigma feminis Islam (fiqh/hukum Islam).
Rumusan masalah dalam skripsi ini ialah 1. Bagaimana pandangan Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan, 2. Bagaimana pemikiran Kyai Husein Muhammad tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif kekinian. Metode dalam skripsi ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, data-data yang di ambil dari buku karya beliau yang berjudul islam agama ramah perempuan dan fiqh perempuan. Dalam kaitannya dengan hak reproduksi perempuan Kyai Husein Muhammad menjelaskan bahwa adanya hak seimbang atau sama antara laki-laki dan perempuan yang dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 228, dan didalam surat luqman ayat 14 beliau mengatakan bahwa diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua terutama ibunya karena yang telah mengandung dan melahirkannya.
Kyai Husein Muhammad membagi hak-hak reproduksi perempuan menjadi empat, yaitu 1) hak menikmati hubungan seksual, 2) hak menolak hubungan seksual, 3) hak menolak kehamilan dan 4) hak menggugurkan kandungan (aborsi). Pada poin ketiga belakangan sangat ramai dibicarakan terkait isu Childfree. Childfree adalah keputusan suami istri yang tidak memiliki anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Peran suami istri tak lepas dari pembicaraan terkait childfree, bagaimana mereka mengambil keputusan memilih untuk tidak memiliki anak, karna akan berkaitan dengan hak-hak reproduksi mereka. Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau disebut dengan KPPPA menjelaskan bahwa perempuan sering kali termarjinalkan oleh konsepsi sosial budaya dimasyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak. Perlakuan diskriminatif kerap kali diterima oleh perempuan indonesia, baik dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Adapun hak-hak perempuan yang dirangkum dari konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), yang ditanda tangani pada 1979 dalam konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB, ialah: 1) Hak dalam ketenagakerjaan, 2) Hak dalam bidang kesehatan, 3) Hak yang sama dalam pendidikan, 4) Hak dalam perkawinan dan keluarga, 5) Hak dalam kehidupan publik dan politik.