Adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas menentukan bentuk perbuatan hukum yang dilarang terhadap harta benda wakaf, mulai dari dijadikanya jaminan, disita, dihibahkan, dijual belikan, diwariskan, ditukar menukar bahkan dalam bentuk perbuatan hukum lainya yang mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf. Namun, praktek di lapangan bahkan kadang tidak sesuai peraturan yang telah ditentukan, seperti yang terjadi di Dusun Siceleng Desa Temuireng terdapat tanah wakaf yang seharusnya diperuntukan untuk Masjid justru malah dibangun untuk TPQ. Perubahan yang dimaksud adalah tanah seluas 14x8 meter.
Rumusan masalah skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perubahan tanah wakaf Masjid ke TPQ Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana hukum perubahan tanah wakaf dari Masjid ke TPQ ditinjau dari Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terjadi di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (field research) dengan mengunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan Peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang akan Peneliti lakukan dengan menggunakan deskripsi analisis, yaitu sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu keadaan atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.
Hasil dari peneilitan ini menunjukan bahwa dalam memahami hukum perubahan tanah wakaf masjid ke TPQ yang terjadi di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan tanah wakaf sesuai peruntukanya, serta masyarakat mengharuskan dibangun TPQ. Namun dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tidak diperbolehkan. Walapun Tokoh Agama dan Nadzir membolehkan, dengan mengambil dasar Madzhab Hambali dan Hanafi yang membolehkan perubahan tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Dari sini Peneliti juga mendapat pemahaman bahwa prosedur yang dilakukan dalam perubahan status tanah wakaf Masjid ke TPQ yakni tidaklah sistematis dan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan status tanah wakaf tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan tentang wakaf.