Isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Untuk mengetahui perkawinan sebelumnya dilaksanakan secara sah baik rukun dan syaratnya dibutuhkan bukti yang kuat dan valid. Alat bukti kesaksian menjadi komponen penting untuk menetapkan isbat nikah karena dengan adanya saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami secara langsung proses akad perkawinan maka akan mudah pula proses pengesahan kembali perkawinannya. Namun pada kenyataanya tidak sedikit saksi yang diajukan tidak hadir secara langsung dalam proses akad perkawinan sebab saksi asli yang hadir tersebut sakit, meninggal, ataupun keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan kesaksiannya sehingga menggunakan kesaksian tidak langsung. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dapat diterima kesaksian dari pihak yang tidak secara langsung hadir dalam peristiwa hukum?. Adapun fokus penelitian ini: 1) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt tentang implementasi syahadah al-istifāḍah dalam isbat nikah? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan syahadah al-istifāḍah dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt?.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi social dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif maksudnya proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah yang kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Serta untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori perbandingan yang bertujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama.
Hasil penelitian dapat disimpukan sebagai berikut: Pertama, Pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 0124/Pdt.P/2020/PA.Pwt yaitu syarat materiil dan formiil dalam beracara sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada namun dalam menetapkannya majelis hakim belum tepat karena seharusnya menggali lebih dalam saksi asli yang hadir secara langsung dan sebab saksi asli tidak dapat memberikan keterangan saksinya. Kedua pada dasarnya berdasarkan analisis hukum Islam terhadap implementasi penggunaan syahadah al-istifāḍah atau kesaksian yang diberikan oleh orang yang tidak hadir secara langsung dapat diakui kesaksiannya. Adapun dalam pengaplikasiannya diperbolehkan dalam keadaan dharurat seperti saksi asal sudah meninggal dunia atau terhalang keadaan yang tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan. Sedangkan menurut hukum acara di Indonesia kesaksian tersebut belum memenuhi syarat materiil dan formiil sebagai alat bukti saksi sesuai dengan pasal 171 HIR pasal 1907 KUH Perdata. Akan tetapi dapat dikontruksikan sebagai bahan persangkaan sehingga posisinya untuk melengkapi keterangan saksi yang memenuhi syarat materiil atau alat bukti lain yang lebih valid.