Perkara wali ‘adal ini terjadi di Pengadilan Agama Purwodadi pada tahun 2021, dimana wali nasab dari calon mempelai wanita menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya karena alasan larangan adat perkawinan Ngalor-Ngetan (Utara-Timur) yaitu letak rumah calon mempelai wanita berada di arah Timur dan letak rumah calon mempelai pria berada di arah Utara. Sedangkan salah satu rukun yang menjadi syarat sah pernikahan yaitu adanya wali nikah dari pihak calon mempelai wanita, pernikahan yang tidak dihadiri wali maka dianggap tidak sah (batal). Faktanya, tidak semua wali mau menikahkan anak perempuannya, ternyata ada juga wali yang menolak untuk menjadi wali nikah. Demikian, wali yang menolak atau enggan menikahkan anak perempuannya disebut dengan wali ‘adal.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait pertimbangan hakim serta analisis hukum Islam pada penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ‘adal. Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yaitu untuk mempelajari permasalahan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum. Sifat penelitian ini adalah kualitatif dengan sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan hakim yang memutus perkara wali ‘adal dan data sekunder berasal dari data putusan hakim Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd di Pengadilan Agama Purwodadi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif dan analisis triangulasi data.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama, dalam menetapkan perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. tentang wali ‘adhal di Pengadilan Agama Purwodadi karena alasan wali nasab meyakini adat Jawa Ngalor-Ngetan yaitu letak rumah Pemohon berada di arah Timur dan letak rumah calon suami Pemohon berada di arah Utara. Maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang halangan pernikahan. Kemudian pernikahan dianggap sah apabila rukun nikah telah terpenuhi, sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 20 (1) & (2) s/d Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli fiqh dalam Kitab al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu juz VII halaman 32. Kedua, dalam menetapkan perkara wali ‘adal pada perkara Nomor: 906/Pdt.P/2021/PA.Pwd. Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini telah sesuai dan sejalan dengan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim mengabulkan perkara tersebut karena menurut hukum Islam di antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan dalam pernikahan. Sedangkan dalam penyelesaian wali ‘adal, mayoritas empat imam mazhab berpendapat bahwa penyelesaian wali ‘adal adalah menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang ‘adal, yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 2 PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang diubah dalam Pasal 2 PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Al-Asybah wa al-Nazair: 128. Sedangkan dalam menetapkan wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, Majelis Hakim merujuk pada Hadis Nabi saw dan ketentuan Pasal 4 (1) PERMA RI No. 2 Tahun 1978 yang diubah ke dalam Pasal 3 (1) PERMA RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dalam menetapkan perkara ini.