Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah, karenanya pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Meski demikian, dalam kenyataanya terdapat wali yang enggan menikahkan anak perempuannya atau disebut wali ‘adal. Seperti halnya yang terjadi di Pengadilan Agama Blora pada penetapan Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla. Pemohon mendaftarkan pernikahannya di KUA Kota Blora namun ditolak dikarenakan wali ‘adal dengan alasan Desa Bajarsem terdapat adat yang melarang menikah antar sesama penduduk atau warga desa asal usul orang tua pemohon dan calon suami pemohon. Menurut kepercayaan tersebut apabila larangan itu dilanggar maka akan mengakibatkan kesialan salah satu pihak orang tua atau calon suami pemohon ( siri’an). Alasan adanya kepercayaan orang tua Pemohon tersebut tidak sesuai dengan hukum syar’i. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama Blora untuk menetapkan ayah Pemohon sebagai wali ‘adal dan menunjuk wali hakim untuk menikahkannya. Penelitian ini menjawab pertanyaan terkait pertimbangan hakim serta analisis putusan perkara permohonan wali ‘adal.
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktik hukum. Adapun sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla beserta peraturan perundang-undangan yang terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan Putusan wali ‘adal, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif analisis
Penulis menyimpulkan penetapan Pengadilan Agama Blora sudah sesuai apabila dilihat dan dianalisis berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 493/Pdt.P/2020/PA.Bla dengan alasan Desa Bajarsem terdapat adat yang melarang menikah antar sesama penduduk atau warga desa asal usul orang tua pemohon dan calon suami pemohon .Alasan adanya kepercayaan orang orang tua Pemohon tersebut tidak sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum syar’i, oleh karena itu patut dikesampingkan. dan dasar hukum yag digunakan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum islam, pemohon dan calon suami pemohon sudah siap dari segi mental maupun finansial dan telah siap menikah dan sudah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga demikian alasan penolakan dari orang tua kandung (wali) Pemohon tesebut dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Sehingga solusi utamanya adalah hakim mempertimbangkan untuk menghindari kemudhorotan yang bisa timbul dari perkara ini adalah dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau bahkan hubungan diluar nikah atau zina dan itu dilarang oleh hukum Islam.