Dispensasi nikah adalah pemberian izin nikah oleh pengadila kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang masih dibawah batas usia nikah dikarenakan terdapat alasan mendesak untuk segera dinikahkan. Pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil pasal 53 KHI mengatur tentang kawin hamil akan tetapi hakim Pengadilan Agama Batang tidak menggunakan ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan, sedangkan penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya belum dapat dikatakan mendesak namun hakim Pengadilan Agama Batang mengabulkan permohonan tanpa menggunakan pertimbangan undang-undang perlindungan anak.
Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti yang mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batang mengenai pemberian dispensasi nikah atas penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg? Dan bagaimana analisis pemberian dispensasi nikah Pengadilan Agama Batang atas penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg?.
Metode penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kasus (case approach), mengenai perkara yang telah mendapatkan penetapan dari hakim lalu perkara tersebut menjadi sebuah fokus penelitian. Sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Batang dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan yakni bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg lebih mengedepankan fakta hukum bahwa keadaan kedua calon mempelai telah sangat dekat dan sulit dipisahkan, tidak halangan melakukan pernikahan, serta kemaslahatan. Dari pertimbangan ini penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg menetapkan permohonan dispensasi menggunakan dasar pertimbangan yang bersifat umum sedangkan penetapan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg masih dapat ditunda untuk melaksanakan pernikahan, jika hakim melihat dari segi perlindungan anak sehingga hakim cenderung menggunakan teori lex specialis derogat legi generalis.