Penyelenggaraan kursus pra nikah menjadi salah satu tahap yang harus dijalani bagi calon pengantin untuk memperoleh bekal guna membangun rumah tangga yang harmonis, melihat praktik penyelenggaraan kursus pra nikah yang dirasa masih kurang peranannya. Meninjau dari data perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, data itu menunjukkan bahwa angka perceraian masih menunjukkan angka yang tinggi hal ini dibuktikan pada tahun 2021 sebanyak 44,3 %. Maka perlulah adanya bimbingan sebelum melakukan pernikahan atau dikenal dengan kursus pra nikah yang efektif agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.
Masalah pokok dalam penyelenggaraan pra nikah ada dua dalam penelitian ini adalah analisis praktik penyelenggaraan serta efektivitas penyelenggaraan petugas kursus pra nikah bersertifikat KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris melalui sifat deskriptif. Pada penelitian ini penulis bermaksud melihat langsung bagaimana efektivitas penyelenggaraan kursus pra nikah bersertifikat di wilayah KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses penyelenggaraan praktik petugas kursus pra nikah di Kecamatan Kapas terbilang masih kurang hanya perihal waktu pelaksanaan kursus yang seharusnya 24 jam pelajaran tetapi menjadi hanya 1 jam pelajaran, kurangnya fasilitator yang memiliki sertifikat membimbing kursus pra nikah, materi yang disampaikan hanya sebatas pengetahuan dasar tentang pernikahan dan juga sarana untuk kursus pra nikah yang kurang memadai. Penyelenggaraan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Kapas terbilang kurang efektif karena belum sesuai dengan Peraturan Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dl.Ii/ 372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan juga belum tercapainya tujuan dari kursus pra nikah tersebut.