Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam hubungan kerja merupakan tindak lanjut dari penegakan hak asasi manusia. Pengakuan adanya persamaan dimuka hukum antara pengusaha dengan pekerja/buruh merupakan konsekuensi yuridis dari makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa dalam pelaksaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku tujuan pembangunan. Untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan perkembangan kamajuan dunia usaha. Pada skripsi ini terdapat suatu sengketa industrial antara pekerja dan perusahaan yang dalam kasusnya, perusahaan terindikasi melanggar hak-hak pekerja, yakni dengan cara merubah status berhenti pensiun menjadi berhenti mengundurkan diri, hal tersebut berdampak terhadap hak-hak pensiun yang seharusnya diterima oleh pekerja tersebut yang tidak diberikan oleh perusahaan. Kemudian melalui PutusanNomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017PN.Smg tanggal 21 Juni 2017. Pengadilan Negeri Semarang memberikan suatu putusan terhadap kasus tersebut. Rumusan masalah yang diangkatd alam penelitian ini adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di usia pensiun yang dilakukan oleh PT Alam Daya Sakti dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus, kemudian terhadap perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang diputus hubungan kerja dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif (normative law research). Karena obyek dari penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri semarang Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, penulis menemukan adanya kesalahan dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di usia pensiun yang dilakukan oleh PT Alam Daya Sakti, kesalahan tersebut berdampak terhadap Hak-hak pensiun yang seharusnya didapatkan oleh pekerja. Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Semarang, melalui putusan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg, Pengadilan Negeri Semarang, telah memutuskan PT. Alam Daya Sakti harus membayarkan Pesangon, THR, dan gaji terutang milik pekerja tersebut (Kasmuri).