Pembangunan (development) menjadi diskursus sosial. Dalam konteks pembangunan desa dimana desa menjadi subjek pembangunan negara di level bawah peran desa sangat strategis sebagai lokus pembangunan terkecil, karena pembangunan nasional saat ini dimulai dari desa. Desa memiliki permasalahan yang kompleks setelah dibukanya keran kebebasan lewat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Sustainable Development Goals Desa adalah program atas penjabaran dari Sustainable Development Goals yang telah di sepakati oleh PBB serta di tetapkan dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 yang tertuang dalam RPJMN/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals desa, melalui ini pemerintah desa mendapat legitimasi dan dukungan dari pihak-pihak dalam melaksanakan tujuan pembangunan dan pengarusutamaan gender. peneliti memfokuskan pada dimensi gender, yaitu bagaimana perempuan terlibat dalam proses pembangunan desa dan apakah aspirasi perempuan sudah banyak diakomodir oleh kebijakan-kebijakan desa.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekata studi kasus dengan tujuan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang gtelah terjadi denga mengumulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa aspirasi-aspirasi perempuan dalam pembangunan desa meliputi aspek kesehatan dan ekonomi. Partisipasi perempuan dalam ruang formal bisa dikatakan ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi-aspirasinya dalam pembangunan desa, turut serta hadir dan menyampaikan aspirasi nya. Hanya saja dalam pemerintah desa semuanya laki-laki dan hanya perwakilan BPD yang ada partisipasi perempuannya. Tarik ulur kepentingan perempuan dalam bidang anggaran memang dirasa kurang dalam menunjang program-program yang di laksanakan oleh PKK dan proses lobbying biasa dilakukan oleh BPD maupun PKK.
 
ABSTRACT:
Development becomes a social discourse. In the context of village development where the village is the subject of state development at the lower levels, the role of the village is very strategic as the smallest locus of development, because current national development starts from the village. Villages have had complex problems since the opening of the tap for freedom through Law Number 6 of 2014. The Village Sustainable Development Goals are a program for the elaboration of the Sustainable Development Goals which have been agreed upon by the United Nations and stipulated in Presidential Decree No. 59 of 2017 as stated in the RPJMN/National Medium Term Development Plan. Gender equality is one of the objectives of the village's Sustainable Development Goals, through which the village government gains legitimacy and support from parties in implementing development goals and gender mainstreaming. researchers focused on the gender dimension, namely how women are involved in the village development process and whether women's aspirations have been accommodated by village policies.
This research is qualitative research with a case study approach to investigate and understand an event or problem that has occurred by gathering various kinds of information which are then processed to get a solution so that the problem that is revealed can be resolved. Collecting research data using interview techniques, observation, and documentation. While the analysis of the data used in this study uses analysis through three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification.
The results of this study show that women's aspirations in village development include health and economic aspects. Women's participation in formal spaces can be said to participate in conveying their aspirations in village development, participating in being present and conveying their aspiratios. It's just that in the village government all men and only representatives of the BPD have women's participation. The tug-of-war of women's interests in the budget sector is indeed felt to be lacking in supporting the programs implemented by the PKK and the lobbying process is usually carried out by the BPD and the PKK.