Pada dasarnya Good Governance (tata pemerintahan yang baik) ditentukan oleh terwujudnya pelayanan publik yang baik sudah menjadi harapan banyak masyarakat tidak hanya ditingkat pemerintahan pusat saja tapi juga didalam pemerintahan lokal seperti ditingkat kelurahan.. hal ini juga tidak terlepas dari peran lurah setempat dalam mewujudkannya, Dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kelurahan Kaligangsa masih banyak kendala yang dihadapi, dilihat dari aduan masyarakat tentang ketidak transparasinya penyaluran bantuan social, program-program pelatihan yang dinilai kurang tepat sasaran serta kurang aktifnya kelurahan dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Masalah ini menjadi menarik untuk di kaji dari segi kepemerintahan Kelurahan dalam mengambil segala jenis keputusan yang ada, serta dalam hal ini juga yang perlu diperhatikan adalah inisiatif apa yang diambil oleh seorang Lurah dalam menyelesaikan masalah pemerintahannya yang berhubungan dengan pelayanan publik.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menarasikan serta melihat bagaimana implementasi prinsip-prinsip Good Governance yang diterapkan dalam pelayanan publik yang ada dan dampak dari implementasi tersebut. Data lapangan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan, dilanjutkan dengan proses wawancara, dokumentasi dan juga dengan studi literatur dari tulisan-tulisan terkait sebelumnya. Analisis data dilakukan menggambarkan fenomena dari data yang ditemukan di lapangan dan dikaitkan dengan teori politik yang relvevan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1). Masih ada beberapa prinsip-prinsip Good Governanace yang belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah kelurahan Kaligangsa dalam hal partisipasi dan transparansi, 2). Kurang optimalnya pelyanan Kelurahan dalam hal transparansi pengaksesan informasi tentang kegiatan dan acara-acara yang dilakukan oleh Kelurahan, 3). Partisipasi masyarakat yang masih sangat minim karena masih banyak masyarakat yang merasa belum dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan di kelurahan karena minimnya keterbatasan kuota peserta, tidak adanya kotak saran atau kotak pengaduan juga salah satu indicator yang menjadikan kurang adanya timbal balik antara masyarakat dengan kelurahan, 4). Peran Lurah dalam melaksanakan atau menerapkan Prinsip-prinsip Good Governance masih sangat terbatas, hal ini berkaitan dengan kurang tanggapnya lurah dalam nerespon masyarakat karena lurah tidak setiap saat berada dikantor sehingga terkadang menghambat proses pelayanan publik yang ada.

ABSTRACT:
Basically, good governance is determined by the realization of good public services. It has become the hope of many people, not only at the central government level, but also within local government, such as at the sub-district level. This is also inseparable from the role of the local lurah in making it happen. In the implementation of public services in the Kaligangsa Sub-District, there are still many obstacles to face, judging from public complaints about the non-transparency in the distribution of social assistance, training programs that are considered to be less well-targeted and the sub-district's lack of activity in providing information to the public. This problem is interesting to study from the aspect of Kelurahan governance in making all kinds of decisions, and in this case what also needs to be considered is what initiatives are taken by a Lurah in solving government problems related to public services.
This study uses a qualitative method with a case study approach to narrate and see how the implementation of the principles of Good Governance are applied in existing public services and the impact of this implementation. Field data was obtained by conducting field observations, followed by interviews, documentation and also by studying literature from previous related writings. Data analysis was carried out to describe phenomena from data found in the field and associated with relevant political theory.
The results of this study indicate that: 1). There are still a number of Good Governance principles that have not been implemented optimally by the Kaligangsa sub-district government in terms of participation and transparency, 2). Less than optimal Kelurahan services in terms of transparency in accessing information about activities and events carried out by the Kelurahan, 3). Community participation is still very minimal because there are still many people who feel they have not been involved in activities in the sub-district because of the limited quota of participants, the absence of a suggestion box or complaint box is also an indicator that makes there is a lack of reciprocity between the community and the sub-district, 4) . The role of the lurah in implementing or applying the principles of good governance is still very limited, this is related to the lack of responsiveness of the lurah in responding to the community because the lurah is not always in the office so that it sometimes hampers the existing public service process.