Tata kelola mempunyai tujuan meminimalisir adanya risiko dan optimalisasi sumber daya yang ada di dalam organisasi.Pelayanan publik menjadi hal yang wajib dilakukan oleh negara sebagai proses pemenuhan kebutuhan maupun hak rakyat. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di semua sektor terus digaungkan oleh semua pihak. Pemerintah Indonesia tidak hentinya mengupayakan terwujudnya good governance yang dimulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga tingkat daerah. Kelurahan adalah ujung tombak sebuah keberhasilan pemerintah daerah tentunya akan bertatap langsung dengan publik. Diperlukan untuk meningkatkan dan terus melakukan reformasi mengantisipasi perkembangan masyarakat yang terjadi untuk meningkatkan citra dan kinerja instansi pemerintah kearah profesionalisme dan mendukung terciptanya pemerintahan yang baik. Kajian tentang tata kelola pelayanan sangat menarik untuk diteliti, dengan menggunakan beberapa prinsip good governance menurut UNDP yaitu transparansi, akuntabilitasi dan supremasi hukum.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menarasikan serta melihat bagaimana tata kelola pelayanan publik yang ada di Kelurahan Jerakah. Data lapangan diperoleh dengan melakukan observasi lapangan, dilanjutkan dengan proses wawancara, dokumentasi dan studi literatur dari tulisan-tulisan yang relevan dengan fenomena ini. Analisis data dilakukan menggambarkan fenomena dari data yang telah ditemukan dilapangan dan dikaitkan dengan teori yang relevan. Dalam penelitian ini digunakan teori good governance menurut UNDP untuk dapat menjabarkan fenomena lapangan menjadi suatu analisa yang informatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pelayanannya masih belum sesuai antara prosedur dengan pelaksanaan, terkhusus pada layanan surat sengketa tanah belum sesuai dengan jangka waktu penyelesaian dan biaya pelayanan. Dilihat dari prinsip-prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitasi dan supremasi hukum masih belum sesuai dan masih membutuhkan penyesuaian. Dampak bagi instansi yaitu masih belum bisa memberikan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat yang sesuai dengan Perwal dan dampak bagi masyarakat tidak mendapatkan layanan yang selayaknya dari Kelurahan serta masyarakat dan aparat yang masih terus melakukan tindakan yang salah, yang mana tindakan salah tersebut masih dibenarkan terus oleh mereka.
 
ABSTRACT
Governance has the aim of minimizing the risk and optimizing the existing resources within the organization. Public service is something that must be done by the state as a process of fulfilling the needs and rights of the people. The implementation of good governance in all sectors continues to be echoed by all parties. The Indonesian government is constantly striving for the realization of good governance, starting from the central government to the regional level. Kelurahan is the spearhead of a local government's success, of course, it will meet directly with the public. It is necessary to improve and continue to carry out reforms to anticipate community developments that occur to improve the image and performance of government agencies towards professionalism and support the creation of good governance. The study of service governance is very interesting to study, using several principles of good governance according to UNDP, namely transparency, accountability and the rule of law.
This study uses a qualitative method with a case study approach to narrate and see how the governance of public services in Jerakah Village. Field data was obtained by conducting field observations, followed by a process of interviews, documentation and literature study of the relevant writings of this phenomenon. Data analysis was carried out to describe phenomena from data that had been found in the field and linked to relevant theories. In this study, the theory of good governance according to UNDP was used to describe field phenomena into an informative analysis.
The results of this study indicate that the implementation of the service is still not in accordance with the procedure and implementation, especially in the land dispute letter service that is not in accordance with the settlement period and service costs. Judging from the principles of good governance which include transparency, accountability and the rule of law, it is still not appropriate and still requires adjustments. The impact on the agency is that it is still unable to provide quality public services for the community in accordance with the Perwal and the impact on the community is not getting proper services from the Kelurahan as well as the community and officials who continue to take wrong actions, in which the wrong actions are still justified by the government they.