Dalam pernikahan Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah merupakan suatu yang harus dipenuhi, dalam arti perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali, maka perkawinan tersebut batal atau tidak sah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 bahwa: “wali nikah perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Namun perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pernikahan, karena wali nikah tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai perempuan baik alasan yang dibenarkan oleh syara’ maupun alasan yang bertentangan dengan syara’.
Fenomena tersebut terjadi di Pengadilan Agama Kudus, bahkan pada tahun 2021 permohonan wali adhal relatif tinggi dibanding dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Selain itu, pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Kudus pada permohonan wali adhal tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Semarang yaitu 12 perkara dan Pengadilan Agama Jepara ada 8 perkara. Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu, (1) Apa pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan perkara wali adhal oleh hakim Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2021?
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research yang menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian menggunakan hukum normatif empiris. yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (pertimbangan hakim) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang yang terjadi dalam masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Perkara wali adhal di Pengadilan Agama Kudus tahun 2021, dalam hal ini penulis memaparkan beberapa putusan berdasarkan alasan yang banyak digunakan dalam permohonan perkara ini pada tahun 2021 diantaranya Putusan No. 23/Pdt.P/2021/PA.Kds, No. 66/Pdt.P/2021/PA.Kds, Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds yaitu karena tidak ada larangan dan halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon, penolakan wali nikah tidak berdasarkan hukum, ketidak hadiran wali nikah dalam persidangan, dibuktikan dengan bukti-bukti dan keterangan dari saksi, dan berorientasi pada kemaslahatan. (2) Dalam Putusan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Kds. apabila ditinjau maqashid as-syariah termasuk dalam prinsip hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz an-nasl dan hifdz al-mal. Penetapan No. 66/Pdt.P/2021/PA.Kds, dalam tinjauan maqashid as-syariah termasuk dalam prinsip hifdz ad-din, hifdz an-nasl, dan hifdz al-mal. Kemudian Putusan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Kds. dalam tinjauan maqashid as-syariah bukan hanya termasuk dalam prinsip hifdz ad-din, hifdz an-nafs, an-nasl, dan hifdz al-mal, tapi juga termasuk hifdz al-aql.