Perwakafan merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk dikaji pada zaman modern ini. Oleh sebab itu, perwakafan tentunya harus dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan hukum Negara yang berlaku saat ini yang mana harus disertifikatkan wakaf. Dengan demikian, sertifikat tanah wakaf merupakan tahap akhir dalam praktek pelaksanan wakaf. Adanya sertifikat tanah wakaf bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan juga kekuatan hukum harta benda yang diserahkan oleh wakif. Namun tanah wakaf yang berada di Kelurahan Bandeangan masih terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat padahal tanah tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa adanya kewajiban mensertifikatkan tanah wakaf belum berjalan sebagaimana mestinya. Untuk mengoptimalkan proses pewakafan maka perlu adanya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum untuk masyarakat mempelajari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana merupakan peraturan yang mengatur tentang permasalahan perwakafan. Dalam sosiologi hukum adanya kesadaran hukum merupakan salah satu terciptanya tujuan aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Undang undang nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek perwakafan tidak bersertifikat di Kelurahan Bandengan kecamatan Kendal Kabupaten Kendal? 2) Mengapa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum banyak di Implementasi di Kelurahan Bandengan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal?. Adapun Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum empiris (sosio legal reseacr). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian empiris ini bersumber dari data primer, sekunder, tersier. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Implementasi undang undang nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam penanganan praktek wakaf tidak bersertifikat, bahwasanya praktek wakaf belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mana prosesnya masih mengunakan adat tradisional yaitu dengan lisan dan sertifikat yang ada di Kelurahan Bandengan dilatarbelakangi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dan juga kepedulian masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah walaupun sebagian kecil sudah ada yang mengimplimentasikan UU No.41 Tahun 2004 karena adanya proses sertifikasi masal yang mana merupakan program pemerintah. 2) masyarakat belum sepenuhnya melakukan praktek wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentunya beberapa faktor yang mana adanya permasalahan wakaf yang kompleks dan yang ada di tengah-tengah masyarakat.sepertihalnya kurangnya pengetahuan masyarakat dan masyarakat masih terpaku dengan hukum terdahulu. Ini yang menyebabkan proses perwakafan terhambat dan belum disertifikatkan wakaf.