Perkawinan merupakan salah satu sunah Allah yang sakral dalam pelaksanaannya dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Oleh karena itu syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat dan rukun dalam melangsungkan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal. Seperti halnya perkara di Pengadilan Agama Rembang yang tertuang dalam putusan Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena penyalahgunaan identitas oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Penelitian ini menjawab permasalahan tentang pertimbangan hakim serta analisis putusan perkara pembatalan perkawinan karena penggunaan identitas palsu.
Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer adalah hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Rembang yang memutus dan menetapkan perkara pembatalan perkawinan, pemohon dan termohon serta pihak lain yang bersangkutan dalam perkara tersebut, kemudian sumber sekunder skripsi ini berasal dari putusan Pengadilan Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg. Untuk bahan hukumnya berupa putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg beserta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembatalan perkawinan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data-data dianalisis secara kualitatif dan dengan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Rembang sudah sesuai apabila dilihat dan dianalisis berdasarkan pasal-pasal dan dalil-dalil yang digunakan. Pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg dengan alasan adanya pemalsuan yaitu salah sangka mengenai diri istri karena telah menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan perkawinannya sehingga perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika pernikahanan tersebut tetap dilanjutkan maka hanya kemadharatan yang dapat terjadi, oleh karena itu Majelis hakim menilai pembatalan perkawinan merupakan tindakan yang selayaknya dan maslahat.