Pencatatan Pernikahan merupakan kegiatan pengadministrasian dari terjadinya perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi kedua calon mempelai beragama Islam yang melangsungkan perkawinan, dan di Kantor Catatan Sipil bagi mempelai non Islam. Setiap perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP. Perkawinan yang terjadi wajib dicatatkan termasuk perkawinan beda agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Fiel Research) dengan pendekatan yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan dan mendeskripsikan keadaan yang ditemukan di lapangan. Kemudian menganalisisnya menggunakan analisis deskriptif untuk menjawab permasalahan pencatatan perkawinan beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang baik dari regulasi maupun status hukum akta perkawinan beda agama yang telah diterbitkan.
Hasil penelitian menunjukkan Pertama, pelaksanaan pencatatan perkawinan beda Agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang ada dimana dalam pencatatan tidak ada surat putusan pengadilan seperti syarat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan. Kedua, status hukum akta perkawinan atau status catatan perkawinan beda Agama yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dipertanyakan keabsahannya dikarenakan dalam regulasi dan persyaratan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 34 dan 35 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 pasal 10 dan 11 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain. Secara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fiqh pencatatan tersebut hukumnya tidak sah.