Pendaftaran tanah dipandang sebagai cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria terhadap penguasaan dan kepemilikan baidang tanah.selain itu pendaftaran tanah merupakan salah satu cara untuk membangun database pertanahan yang sangat di perlukan dalam melaksanakan manajemen pertanahan.maka dari itu tahun 2016 dimulai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dan Bagaimana problematika yang terdapat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non doktinal. Adapun sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengujian validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi, yang selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, terdapat 12 (dua belas) tahapan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang yaitu Persiapan,Penyuluhan,Pengumpulan data Yuridis,Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak,Pemeriksaan Tanah,Pengumuman,Pengesahan,Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak,Pembukuan Hak,Penerbitan dan penyerahan Sertipikat,Pengelolaan Dokumen,Pelaporan. Kedua, Terdapat tiga Problematika dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kelurahan Pandean Lamper Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Pertama: Adanya Biaya Pajak atas Tanah PPh dan BPHTB yang belum dibayarkan atau terhutang. Kedua: kekurangan Sumber Daya Manusia, Sarana, dan Prasarana ketiga: Permasalahan mengenai Tanah Absentee, Kelebihan Maksimum, dan Tanah Terlantar.