Pemerintah Kota Semarang menetapkan larangan mudik melalui Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 serta diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor : B/2062/800/V/2021 yang pada pokoknya mengatur mengenai larangan mudik dan sanksi bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang yang melakukan mudik lebaran tahun 2021. Akibatnya 669 pegawai Pemerintah Kota Semarang mendapatkan sanksi berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PNS dan pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PPPK. Perbedaan sanksi tersebut menimbulkan dampak bagi pegawai serta mendapatkan kritik karena dirasa mencederai asas keadilan. Peneliti melakukan penelitian guna menjawab pertanyaan Dampak Penerapan Sanksi Larangan Mudik bagi Pegawai Pemerintah Kota Semarang saat Pandemi Covid-19 (Studi Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021 dan bagaimana dampak penerapan sanksi larangan mudik bagi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Edaran Nomor: B/1637/860/IV/2021.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Non-doctrinal (normative-empiris) sumber data yang digunakan adalah data yang bersifat kepustakaan serta wawancara terhadap beberapa pihak terakait objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Study Approach) yang seluruhnya bersifat kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Surat Edaran Nomor : B/1637/860/IV/2021 tentang Larangan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor: B/2602/800/V/2021 dengan penerapan sanksi yang berbeda, yaitu pemutusan hubungan kerja bagi pegawai berstatus PPPK dan pemotongan tunjangan selama satu bulan bagi pegawai berstatus PNS. Kebijakan tersebut kemudian menimbulkan dampak negatif pada kinerja pelayanan Pemerintah Kota Semarang serta menurunnya indeks persepsi publik terhadap Pemerintah Kota Semarang. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang dianggap mencederai asas keadilan dan Kesetaraan di hadapan hukum.