Peredaran obat ilegal terjadi setiap tahunnya, masih banyaknya masyarakat yang mengonsumsi obat ilegal tersebut, dikarenakan harga yang murah dan mudah didapatkan membuat masyarakat membeli obat tersebut, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui atau kurang peduli dalam peredaran obat ilegal, sehingga membuat penjual atau pengedar leluasa dalam menjalankan bisnisnya, padalah di dalam UU kesehatan sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan berwenang dilarang mengadakan, menyimpan, mengola, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat , dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang bagaiman peredaran produk obat-obatan ilegal yang ditangani Balai Besar POM Semarang dan Polrestabes Semarang dan bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran produk obat-obatan ilegal di Kota Semarang.
Skripsi ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum kualitatif, dimana prosedur penelitian menghasilkan data yang deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Sumber dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada Balai Besar pengawas obat dan makanan Semarang, dan Polrestabes Semarang. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data-data berupa dokumen yang diperoleh dari badan pengawas obat dan makanan dan Polrestabes Semarang.
Penelitian ini menghasilkan temuan penelitian berupa banyaknya peredaran obat ilegal dikarenakan para pengedar atau penjual obat ilegal menjual obat ilegal dengan harga yang murah dan mudah mendapatkannya, karena bila membeli di apotek yang memiliki izin edar, harga obat lebih mahal dan harus dengan resep dokter, pada tahun 2018, ada 156 perkara peredaran obat ilegal yang telah dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), obat ilegal yang pernah didapati oleh BBPOM antara lain obat golongan obat keras yaitu obat yang mengandung zat aktif Trihexyphenidyl, obat golongan psikotropika yang mengandung zat aktif alprazolam, dan obat kuat yang mengandung zat aktif sildenafil.
Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam peredaran obat ilegal yaitu dengan cara penegakan dengan jalur projastitia (pidana) dan penegakan dengan jalur non projastitia (administrasi). Dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar atau ilegal, aturan hukum yang biasanya diterapkan oleh aparat penegak hukum adalah UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian, melalui Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menjadi ujung tombak pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan peredaran, kualitas dan perizinan