Restorative justice ialah alternatif atau cara lain dalam peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku, di satu sisi dan korban atau masyarakat di lain sisi sebagai suatu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Praktik penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif ini telah dilakukan oleh Polres Jepara, tepatnya dalam kasus tindak ujaran kebencian.
Penulis yang merasa tertarik kemudian mengangkat perihal di atas ke dalam penelitian hukum doktrinal, dimana menggunakan pendekatan berlakunya hukum, yaitu penerapan Pasal 7 dan 8 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dalam tindak pidana ujaran kebencian di Polres Jepara. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara kepada pihak kepolisian di Polres Jepara, pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat diketahui beberapa hal, pertama terkait proses penyelesaian restorative justice yang digunakan berhasil mencapai kesepakatan damai, setelah pelaku memenuhi syarat damai dari korban. Kedua, penulis menemukan faktor-faktor yang berpengaruh sehingga kasus di atas dapat mencapai penyelesaian, dimana berlandaskan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terkait syarat formil dan materil yang berhasil dipenuhi.