Penelitian ini menjelaskan mengenai upaya Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Kota Semarang dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap Perempuan korban KDRT. Upaya perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh LBH APIK ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, kesehatan beserta perekonomian perempuan korban KDRT melalui Kerjasama antar jaringan dan memberikan advokasi hukum baik didalam dan diluar pengadilan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum kualitatif yang menghasilkan data deskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis empiris (non doktrinal). Sumber data dalam penelitian ini meliputi, data primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan direktur, advokat serta paralegal LBH APIK Kota Semarang dan data sekunder berupa data kasus yang didampingi oleh LBH APIK Tahun 2020-2021.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya LBH APIK Semarang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT yaitu dengan mendampingi mitra KDRT melalui program pelayanan psikologis, pelayanan kesehatan dan pendampingan pemberdayaan ekonomi hasil kerjasama antar jaringan dan memberikan advokasi hukum baik didalam atau diluar pengadilan. Dari total kasus 63 kasus yang diterima sepanjang tahun 2020-2021 program pendampingan hasil kerjasama ini berhasil memulihkan kondisi psikologis dan kesehatan 35 orang mitra KDRT sedangkan untuk advokasi hukum LBH APIK berhasil mendampingi 8 kasus berkekuatan hukum tetap (Inkracht), dan berhasil memberikan upaya mediasi terhadap 12 orang mitra KDRT.

Problem yang dihadapi oleh LBH APIK Semarang dalam memberikan upaya perlindungan hukum tersebut dipengaruhi oleh problem internal dan problem eksternal, problem internal diantaranya keterbatasan SDM LBH APIK, terbatasnya keuangan yang dipergunakan untuk biaya operasional pendampingan dan sarana prasarana LBH APIK yang kurang memadahi sedangkan untuk Problem Eksternal diantaranya masih ditemukan Aparat Penegak Hukum (APH) dan tenaga medis yang belum berspektif gender terhadap perempuan korban kekerasan. Stigma dari masyarakat dan keluarga mitra yang berdampak pada pemulihan psikologis mitra. Anggaran Dana Pemerintahan dan akses layanan yang terbatas terakses untuk perempuan yang menjadi korban kekerasan selama masa Pandemi Covid 19. Sarana dan prasarana alat perlindungan diri yang masih terbatas bagi paralegal dan pendamping selama pendampingan bantuan hukum untuk perempuan korban kekerasan selama pandemi. Kurangnya berkas administrasi mitra korban KDRT yang belum lengkap misal korban KDRT tidak mempunyai kartu BPJS kesehatan. Kurangnya perspektif pihak layanan kesehatan dengan mitra korban KDRT dimana yang masih menyudutkan atau menyalahkan korban KDRT