Perkembangan ilmu pengetahuan di era digitalisasi menuntut negara Indonesia untuk melakukan pembangunan nasional guna kemajuan sistem budaya, ilmu pengetahuan, serta teknologi informasi dan komunikasi. Keseluruhan sektor pun juga ikut melakukan pembangunan nasional salah satunya lembaga keuangan yaitu perbankan. Hal ini berkaitan dengan peran perbankan dalam mengembangkan perekonomian negara. Oleh karena itu, upaya pembangunan nasional dilakukan dengan memberikan fasilitas layanan mobile banking. Layanan mobile banking ini memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan memperoleh informasi terkait dengan keuangan, serta menjamin sistem keamanan dan pengawasan dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan. Namun seiring dengan penggunaan mobile banking kurang berjalan dengan maksimal, muncul berbagai permasalahan yang merugikan nasabah baik terkait dengan minimnya jaminan hak-hak nasabah, ketidakjelasan jaminan keamanan, serta kurangnya transparansi sistem pengaduan dan upaya hukum. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna layanan mobile banking, serta mengetahui upaya hukum yang perlu dilakukan oleh nasabah bank pengguna layanan mobile banking yang merasa dirugikan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian legal research (yuridis-normatif). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta data primer yang diambil langsung melalui wawancara dengan pihak bank dan nasabah pengguna mobile banking bank tersebut. Analisis data yang digunakan adalah analisis cara berfikir deduktif dengan cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi perbankan melalui mobile banking belum diatur secara khusus dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang relevan dengan transaksi melalui mobile banking saat ini belum dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak khususnya nasabah pengguna. Upaya perlindungan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, namun substansi-substansi dari peraturan yang ada belum menunjukkan adanya upaya perlindungan hukum yang optimal. Hal ini diakibatkan instrumen perlindungan hukum yang ada dalam ketentuan hukum tersebut masih kurang dan belum mencerminkan suatu perlindungan hukum yang utuh. Peraturan yang ada juga belum mencerminkan asas keseimbangan, dimana idealnya pembentukan aturan harus mencerminkan hak dan kewajiban yang seimbang diantara para pihak yang terkait. Sengketa yang terjadi diantara para pihak jika terjadi permasalahan hukum hingga nasabah merasa terugikan dalam transaksi perbankan melalui mobile banking dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. perjanjian yang telah disepakati bersama merupakan undang-undang bagi membuatnya, sehingga yang dijadikan dasar hukum dalam upaya penyelesaian sengketa adalah kehendak bebas yang teratur dari para pihak, dan cara penyelesaian sengketa yang ditempuh sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya.