Tingkat produksi produk kecantikan di Indonesia dalam setiap tahun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya minat konsumen dalam menggunakan produk kosmetik. Akibat adanya kepopuleran produk kosmetik tersebut banyak dari pelaku usaha yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbuat tidak jujur/ menipu dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya terhadap produk kosmetik yang diproduksinya secara ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal di masyarakat serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas penggunaan produk kosmetik ilegal yang merugikan konsumen.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non doktrinal. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dari para narasumber, serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data-data dianalisis secara deskriptif, sehingga menghasilkan penjelasan yang akurat dan mampu menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini.
Analisis terkait penggunaan kosmetik ilegal diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang terhadap peredaran produk kosmetik ilegal dan mengenai upaya perlindungan hukum oleh BBPOM Semarang terhadap konsumen yang mendapatkan kerugian atas produk kosmetik ilegal. Produk kosmetik yang memberikan kerugian kepada konsumen dan dapat membahayakan kesehatan konsumen dapat dilakukan dengan menerapkan sanksi serta ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi serta menjual produk kosmetik ilegal yakni berupa pencabutan izin edar produk kosmetik, pencabutan izin produk kosmetik, dan penarikan produk kosmetik dari peredaran.