Demi untuk memenuhi kebutuhan “konsumsi” -kebutuhan hidupnya, baik berupa pangan, sandang, maupun papan dan sebagainya masyarakat Desa Kaliwatukranggan, Kabupaten Purworejo melakukan kegiatan ekonomi yang salah satunya berupa “sewa beli peralatan rumah tangga”, yaitu dengan sistem pembayaran “dicicil bulanan”. Selama dalam masa cicilan, barang tersebut bukanlah milik penuh si pembeli, melainkan status barangnya dalam “masa sewa”, kemudian pada pembayaran yang terakhir, beralih menjadi “hak milik‟ dengan cara otomatis.
Sewa beli merupakan topik baru atau tidak dikenal, baik dalam dua sumber hukum, al-Qur’an Hadis dan juga dalam kitab fikih konvensional, namun itu bukan berarti bahwa hukum harus mandeg, justru sebaliknya dengan adanya pengaturan hukum Islam pada aspek muamalah yang tidak serinci sebagaimana aspek ibadah, maka elaborasi dan perkembangan hukum muamalat dapat dilakukan oleh setiap muslim, sebagai pakar hukumIslam.
Pertama, bagaimana praktik sewa beli peralatan rumah tangga di Desa Kaliwatukranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo? Kedua, bagaimana perjanjian sewa beli peralatan rumah tangga di Desa Kaliwatukranggan Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo perspektif Hukum Islam ?
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, dimana objek penelitian difokuskan pada perjanjian sewa beli peralatan rumah tangga, kemudain peneliti mencoba untuk mendeskripsikan serta menganalisis praktik tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni mengacu pada ketentuan fikihmuamalah. Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan yang dihimpunmelalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis-kualitatif.
Penelitian ini menyimpulkan, pertama, mekanisme jual beli peralatan rumah tangga ini diawali dengan adanya “perjanjian atau akad lisan”, dilanjutkan dengan menjelaskan nilai objek barang “penentuan harga”. Setelah itu, dilanjutkandengan adanya “pembayaran objek barang”. Nominal jumlah pembayaran tergantung objek barang yang dibeli. Untuk pembayarannya sendiri selama delapan bulan, sebab sistemnya flat 8 bulan. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan maka langkah berikutnya menyerahkan objek barang yang diinginkan konsumen, dan konsumen menyerahkan sejumlah nominal untuk angsuran pertama dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Kedua, perjanjian sewa beli barang tidak bergerak ini dalam masa pembayaran mengangsur hak milik masih ada pada penjual, sehingga selama masa pembayaran angsuran dianggap sewa, sampaiseluruh harga dipenuhi, baru kepemilikan beralih dari penjual ke pembeli secara otomatis. Oleh karenanya, praktik tersebut tidak sah, sebab terdapat ketidakpastian (gharar), bersifat spekulasi antara memiliki (jual-beli) atau tidak memilikinya (sewa-menyewa) serta jahalah (ketidakjelasan) nilai harga.