Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami keadaan dimana anggota jasmani, intelektual, atau mentalnya mnegalami gangguan atau ketidak fungsian sehingga dirinya tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan mudah. Secara hukum, pemerintah telah mengatur terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak para penyandang disabilitas karena mereka rawan mengalami perlakuan diskriminasi oleh oknum yang tidak memperhatikan kesetaraan hak asasi manusia. Seperti kasus yang dialami oleh Muhammad Baihaqi, seorang penyandang disabilitas netra terbukti telah mengalami diskriminasi pada penerimaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, oleh panitia seleksi daerah. Sebagaimana tercantum pada pertimbangan hukum hakim pada putusan kasasi MA Nomor 471 K/TUN/2021, bahwa terhadap pengumuman hasil SKD CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yang di setujui oleh Pj. Sekretaris Daerah Jawa Tengah selaku Ketua Tim Pengadaan CPNS Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 yaitu keputusan adanya perbedaan jenis disabilitas pada penerimaan CPNS di Jawa Tengah tahun 2019 merupakan keputusan yang bertentangang dengan Pasal 26 Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Jo. Pasal 16 Pergub Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kronologi kasus Muhammad Baihaqi dari sejak pendaftaran CPNS, munculnya permasalahan dan upaya penyelesaian sengketa TUN yaitu upaya administratif hingga upaya peradilan, serta pertimbangan hukum hakim pada putusan MA Nomor 471 K/TUN/2021. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Hasilnya ada beberapa poin yang menjadi objek pertimbangan hakim adalah terhadap keputusan pengadilan tingkat pertama dan banding yang menyatakan gugatan telah kedaluwarsa merupakan pendapat yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, kemudian terhadap keputusan yang menyatakan Muhammad Baihaqi tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi syarat merupakan keputusan yang bertentangan dengan Perda dan Pergub Jawa Tengah tentang pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada bidang ketenagakerjaan, karena adanya bentuk diskriminasi berupa adanya syarat jenis disabilitas pada penerimaan CPNS Daerah Provninsi Jawa tengah tahun 2019. Oleh sebab itu, agar tidak terjadi kasus yang serupa, maka diharapkan pada pelaksanaan penerimaan CPNS selanjutnya penting untuk dilakukan sosialisasi secara masif di lingkungan pegawai pemerintahan, terutama panitia pelaksana penerimaan CPNS agar melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, adil, dan menyampaikan hasil penilaian secara objektif kepada para pelamar CPNS.