Kemajuan teknologi di era industry 4.0 dan adanya wabah Covid 19 membuat peredaran obat di Indonesia semakin berkembang selaras dengan meningkatnya budaya online shopping. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat terkait bahayanya obat yang tidak lulus izin edar atau obat ilegal bagi kesehatan. Banyaknya produk Obat yang tidak memiliki izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang diperjualbelikan oleh oknum pelaku usaha dengan bebas. Sehingga memicu pelaku usaha untuk melakukan berbagai macam kecurangan untuk meraup keuntungan dengan mengabaikan peraturan yang ada, maka dari itu penelitian ini berusaha untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui E-Commerce dan penanggulangan peredaran obat ilegal melalui E-Commerce oleh BBPOM Semarang.
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research) atau yuridis empiris sehingga data peredaran obat ilegal melalui E-Commerce yang diperoleh berdasarkan hasil dari wawancara. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan wawancara dengan teknik snowballing. Hasil dari pengumpulan data berupa data tentang perkara peredaran obat ilegal serta penegakan hukum dan penanggulangan perkara peredaran obat ilegal melalui E-Commerce.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran obat ilegal melalui E-Commerce belum optimal dikarenakan tidak adanya koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik Kepolisian dan sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha tidak memiliki efek jera. Sanksi administrasi pada Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan diedarkan secara daring tidak efektif karena banyaknya perkara yang ditemukan. Penanggulangan terhadap peredaran obat ilegal melalui E-Commerce yang dilakukan oleh BBPOM Semarang adalah dengan adanya upaya preventif dan upaya represif yang diharapkan dapat menekan angka perkara peredaran obat ilegal.