Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian. Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari Tahun 1917, sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih diperdebatkan, terutama penjelasan Pasal 4 ayat 1 mengenai batasan “membuat” adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”. Penjelasan tersebut mengundang polemik, karena isinya bertentangan dengan ketentuan Pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Pornografi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, (2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, sehingga lebih kepada penelitan Dokumentasi (Documentation Research).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kepastian hukum Islam bagi pelaku tindak pidana pornografi dapat diancam dengan hukuman ta'zir atau merupakan hak 'ulil amri dengan standar ukurnya dapat melihat beberapa asas yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits, seperti asas keadilan, legalitas dan sebagainya. Pengambilan hukum tindak pidana pornografi dan sanksinya dalam pandangan hukum Islam di-qiyas-kan dengan kajahatan berbagai macam tindak pidana, bisa dihukum dengan hukuman zina, ta'zir, qisas dan sebagainya. Karena kejahatan pornografi, tidak ada secara langsung yang mengatur hukumnya dalam hukum Islam. Maka diambil hukumnya melalui qiyas dengan mengambil hukum-hukum dengan berlandaskan nash atau hukum yang sudah ada. seperti apa yang telah ditetapkan dalam UU Pornografi yang tertuang dalam Pasal 4-12. Dengan demikian kepastian hukum dalam hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pornografi adalah hak ulil amri dan masyarakat harus mematuhinya.