Kepala Desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa telah mengatur tentang larangan dan sanksi dalam Pilkades. Namun dalam pelaksanaan pemilihan tersebut ditemukan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaaran yang berakibat menganggu kenyamanan ditengah masyarakat. Penelitian ini membahas mengenai apa saja pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Sidorejo tahun 2018 dan Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, yaitu implementasi ketentuan hukum normatif secara In action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi ditengah masyarakat. Sedangkan metode pengambilan data yang digunakan adalah interview (wawancara). Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif. Analisis ini dimulai dari pengambilan data, Reduksi data, Verifikasi data, dan Pengambilan kesimpulan serta penyajian laporan penelitian.
Hasil dari penelitian ini adalah pertama, masih terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala desa seperti : money politic, kampanye sebelum waktu yang ditentukan, kampanye pada masa tenang, dan memanfaatkan kegiatan lain selain kegiatan khusus kampanye. Kedua, penegakan hukum dalam pelanggaran pilkades masih belum dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, karena ditemukan fakta bahwa dari banyaknya pelanggaran yang terjadi tidak pernah diproses secara hukum oleh para penegak hukum. Lemahnya kedudukan dan kewenangan serta faktor tekhnokratis seperti minimnya sarana dan prasarana, terbatasnya sdm, dan tingginya risiko yang diterima oleh penegak hukum menjadikan pelanggaran yang terjadi dalam Pilkades tidak pernah diproses secara hukum.