Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah (termasuk hibah tanah) wajib dilakukan dengan akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Terdapat praktik hibah tanah untuk kepentingan umum di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang ditujukan untuk pembuatan jalan desa. Hibah tanah tersebut dilakukan antara perseorangan dengan Pemerintah Desa Sengon. Dalam praktiknya, akad antara kedua belah pihak hanya dicatatkan dalam suatu surat keterangan hibah oleh pihak pemerintah desa saja. Selepas itu, tanah tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat. Sehingga, praktik hibah tanah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
Fokus permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hibah tanah untuk kepentingan umum di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, serta meninjau lebih jauh hibah tanah untuk kepentingan umum di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan implementasi aturan hukum. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, serta data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum (primer, sekunder, tersier). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah tanah untuk kepentingan umum yang terjadi di Desa Sengon dilakukan antara perseorangan dengan Pemerintah Desa Sengon. Bukti peralihan hak atas tanah hanya dituangkan dalam bentuk surat keterangan hibah saja. Jadi, tidak dilakukan perubahan dari hak milik menjadi hak pakai terlebih dahulu, serta tidak dibuatkan akta hibah di hadapan dan oleh PPAT. Hal tersebut menjadikan objek hibah tanah tersebut tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Hibah tanah untuk kepentingan umum di Desa Sengon dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman adalah bahwa praktik hibah tanah tersebut belum memenuhi kriteria ideal unsur-unsur yang ada dalam sistem hukum, baik budaya hukum, struktur hukum, maupun substansi hukumnya.