Lalu lintas merupakan sarana manusia dalam mobilitas kehidupan. Semakin tinggi mobilitas manusia, semakin tinggi pula intensitas lalu lintas. Dalam berlalu lintas seringkali mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Terjadinya kecelakaan dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, faktor kondisi jalan, dan faktor lingkungan maupun alam. Diantara faktor-faktor tersebut faktor manusia yang paling menentukan, yaitu adanya kekurang hati-hatian manusia dalam mengoperasikan kendaraannya, kurangnya pemahaman terhadap aturan keselamatan dan peraturan lalu lintas. Dalam kecelakaan pastilah adanya korban yang mengalami kerugian maupun penderitaan. Kerugiaan materiil maupun imateriil, fisik maupun nonfisik. Untuk itu, perlu dikaji mengenai sanksi terhadap adanya kealpaan yang mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penerapan pidana denda dan bagamana perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia terhadap pidana ganti kerugian. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana penerapan pidana denda dalam hukum positif ?.Kedua, bagaimana penerapan pidana ganti kerugian dalam hukum Islam ?.Ketiga, bagaimana perbandingan penerapan pidana ganti rugi dalam hukum positif dengan hukum Islam?.
Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan sekaligus penelitian hukum non doktrinal atau yang disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang jenis data- datanya diperoleh melalui kajian penelitian lapangan(field research). Dengan sumber-sumber data primer melalui wawancara langsung dengan para narasumber terkait,dan data sekunder melalui Buku-buku, Dokumen, dan Peraturan Perundang-undangan.
Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanakan ganti rugi pada korban dapat dilakukan melalui persidangan dan dapat pula dilakukan di luar persidangan atas dasar kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan ganti rugi pada kasus yang penulis teliti dilakukan di luar persidangan dengan adanya kompensasi yang diberikan pelaku kepada keluarga korban sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dalam Hukum Islam ganti rugi disamakan dengan diat, yaitu sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. Dalam perbuatan pelaku hal tersebut merupakan jenis jarimah ta.zir. Apabila kasus tersebut dilihat dari segi penjatuhannya, yaitu termasuk hukuman ta’zir sebagai pengganti hukuman pokok. Hukuman-hukuman ta’zir banyak jumlahya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta perbuatan jarimah itu sendiri.