Pada praktik jual beli tiket kereta api hal ini termasuk dalam akad Ijarah Maushufah Fi Dzimmah, dimana pada praktiknya akad sewa menyewa dengan manfaat atau jasa yang menjadi objek akadnya belum hadir saat akad dibuat, tetapi hanya dijelaskan sifat-sifatnya dan ketentuannya sehingga menjadi jelas bagi pihak penyewa. Dalam praktik pembatalan tiket kereta api terdapat pembulatan atas dana yang didapat konsumen setelah proses pembatalan, hal tersebut terdapat ketidaksesuaian antara praktik pengembalian dana hasil pembatalan tiket dengan konsep ijarah dalam Hukum Islam.
Pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik pembulatan pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun Semarang Poncol dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun Semarang Poncol.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normative-empiris, menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan pihak KAI dan calon penumpang atau konsumen yang melakukan praktik pembatalan tiket kerta api. Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif
Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa, praktik pembatalan tiket kereta api diawali dengan transaksi pemesanan tiket kereta api di Stasiun Semarang Poncol yang terdapat dua cara pemesanan yaitu dengan cara online melalui aplikasi KAI Access dan offline dengan datang langsung ke loket pembelian tiket di stasiun. praktik pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun Semarang Poncol dimana jika didalamnya terdapat pembulatan dalam dana hasil pembatalan setelah dikurangi 25% diperbolehkan dalam Hukum Islam. Dimana pada dasarnya setiap orang yang berakad diperbolehkan untuk melakukan praktik akad ijarah selagi sudah memenuhi syarat-syarat yang mereka sepakati sebelumnya, serta bukan termasuk transaksi yang terlarang oleh sebab orang yang berakad dan sighat dan terdapat unsur saling rela jika dalam proses pembatalan terdapat pembulatan didalamnya.
Dalam hal ini telah melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.35?M-DAG/PER/7/2013 Pasal; 6 ayat (3) dimana menurut peraturan tersebut selama masih ada kembalian dalam nominal uang pecahan yang masih beredar maka pihak usaha wajib mengembalikan kepada konsumen. Kemudian jika terdapat pembulatan pihak usaha wajib memberikan informasi kepada konsumen.