Kasus doxing yang terjadi di indonesia semakin marak terjadi. Dalam laporan yang diterbitkan oleh Southeast Asia Freedom Of Expression Network (SAFEnet) yang berjudul Peningkatan Serangan Doxing dan Tantangan Perlindunganya di Indonesia, Lalu bagaimanakah konsep hukuman yang belaku di indonesia terkait dengan doxing? Dalam hal ini peneliti menggunakan studi UU No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No.11 Tahun 2008 ITE. Dan bagaimanakah konsep hukum islam sendiri merespon tentang jenis hukuman bagi pelaku doxing.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian hukum normative. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU No. 19 Tahun 2016 atas Perubahan UU No.11 Tahun 2008 ITE dan bahan hukum sekunder menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bertuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan jurnal serta bahan hukum lainnya yang penulis dapat dari situs-situs dalam internet. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dalam analisis data.
Hasil dari penelitian ini yang adalah bahwa pelaku tindak pidana doxing dapat dipidana sesuai denga ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2), Pasal 27 ayat (3) JO Pasal 45 ayat (3) dengan ketentuan hukuman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”. Sedangkan dalam konsep hukum pidana islam tidak ditemukan yang menjelaskan secara terperinci yang berkaitan dengan doxing. Akan tetapi peneliti menggunakan dua jenis teori hukum pidana islam, yakni tajassus dan fitnah. Dengan sanksi hukuman berupa ta’zir dimana ketentuan hukumnya ditentukan oleh hakim setempat.