Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan ini banyak terjadi di dalam hubungan relasi personal di mana pelakunya adalah orang terdekat dan dikenal baik oleh korban kekerasan. Di Indonesia kasus KDRT relatif tinggi, salah satunya berdasarkan laporan korban KDRT yang datanya tercatat di Unit PPA Polres Pati. Akan tetapi, penyelesaian kasus KDRT sering tidak dapat diselesaikan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dikarenakan sebagian orang menganggap KDRT merupakan masalah pribadi dalam rumah tangga, seperti kasus KDRT berhenti pada proses penyelidikan di kepolisian maupun korban berdamai lagi dengan suaminya dengan alasan masih bergantung secara ekonomi.
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini ingin menjawab mengenai bagaimana implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati, dan juga mengenai analisis implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri sebagai korban KDRT di Polres Pati serta kendala Polres Pati dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban KDRT.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan dan memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran pola-pola yang berlaku. Dalam penelitian ini tidak hanya meneliti fakta hukum saja akan tetapi undang-undang yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada penelitian yuridis menggunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan pada penelitian empiris menggunakan studi kasus di Polres Pati.
Hasil dari penelitian ini bahwa Polres Pati dalam menjalankan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT dalam hal ini adalah hak istri sebagai korban KDRT diwujudkan dengan cara menerima aduan korban KDRT, melakukan penyelidikan dan penyelidikan, menjalin kerjasam dengan instansi terkait dan melakukan sosialisasi. Akan tetapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Pati berdasarkan Undang-Undang PKDRT belum ideal.