Sejarah hukum Indonesia sangat diwarnai oleh –dan karena
itu tidak bisa dilepaskan dari– hukum Islam. Sebelum –apa yang
kemudian disebut sebagai– entitas hukum nasional lahir, hukum
Islam telah eksis dalam kurun waktu yang lama, baik dalam
keyakinan dan perilaku pemeluknya yang mayoritas maupun dalam
bentuk peraturan bermasyarakat yang ditegakkan oleh agen
kekuasaan. Dengan karakternya yang demikian, diperkenalkannya
praktek perbankan kovensional oleh pemerintah kolonial Belanda
merupakan tantangan bagi hukum Islam.
Berakhirnya kolonialisme secara politik ternyata tidak diikuti
oleh berakhirnya kolonialisme secara budaya maupun ekonomi.
Beberapa pranata sosial dan ekonomi yang dibawanya diambil alih
oleh pemerintah Indonesia, satu di antaranya adalah perbankan.
Dengan berjalannya waktu fungsi vital perbankan dalam
perekonomian modern menjadikannya obyek pengaturan hukum
secara massif. Dengan demikian, hukum Islam dihadapkan pada
dua persoalan terkait perbankan, yaitu berkembangnya lembaga
keuangan ribawi yang menjadi musuhnya di satu sisi, dan
kokohnya peraturan perundang-undangan yang membackupnya
pada sisi yang lain.