Opini audit merupakan peryataan profesional berupa kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah daerah membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan menerbitkan opini audit sebagi kesimpulan atas audit yang dilakukan. Masih banyak daerah kabupaten/kota di Indonesia pata tahun 2020 yang memperoleh opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini selain wajar tanpa pengecualian. Perbedaan hasil mengenai pengaruh pengaruh kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat ketergantungan pemerintah daerah, dan kompetensi penaggung jawab laporan keuangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah menjadi latar belakang penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk: muncul pertanyaan masalah sebagai berikut: (1) Mengetahui apakah kelemahan sistem pengendalian intern bepengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. (2) Mengetahui apakah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan bepengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. (3) Mengetahui apakah tingkat ketergantungan pemerintah daerah bepengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah. (4) Mengetahui apakah kompetensi penaggung jawab laporan keuangan bepengaruh terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Penelitian ini merupakana penelitian kuantitatif dengan alat analisis regresi logistik. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumentasi berupa laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintha daerah. Penelitian ini menupakan penelitian populasi yaitu seluruh pemerintah daerah kabupatan/kota di Indonesia dan diperoleh 472 kabupaten/kota di Indonesia yang dapat memenuhi data untuk dilakukan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap opini audit. Tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit laporan keuanagn pemerintah daerah. Sedangkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kompetensi penaggungjawab laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.