Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan nasional untuk memberikan perlindungan prima kepada bayi melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif melalui berbagai peraturan hukum. Namun persentase ASI eksklusif di Indonesia masih rendah. Pada level daerah keberhasilan atau kegagalan peningkatan persentase ASI eksklusif tergantung langkah implementasi Pemerintah Daerah terkait pemanfaatan modal sosial secara integratif. Sample daerahnya Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Sumber data penelitian berupa dokumentasi dan hasil wawancara mendalam dengan para responden yang dianalisis dengan metode deskriptif analisis (descriptive analysis) dan analisis reflektif (reflective analysis). Setelah itu dianalisis dengan content analysis (analisis isi), yakni dengan menginventarisir data, mengsimplifikasikan, kemudian menggeneralisasikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah Republik Indonesia terkait peningkatan persentase ASI eksklusif sudah melibatkan modal sosial secara integratif. Untuk implementasi di daerah, kasus di Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan persentase ASI eksklusif karena melakukan dua pendekatan secara bersamaan; legal-struktural dengan cara menjadikan ASI Eksklusif sebagai isu strategis dan indikator sasaran pembangunan di bidang Kesehatan dengan memasukkannya ke dalam dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja) serta dengan melakukan pembuatan peraturan hukum terkait ASI eksklusif (Perda, Pergub, Perbup/Perwal). Di samping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggunakan pendekatan pelibatan modal sosial secara nyata melalui pelibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mendukung program ASI eksklusif. Sedangkan untuk kasus Provinsi Kalimantan Barat tidak berhasil meningkatkan persentase ASI eksklusif karena Kebijakan Pemerintah Pusat tidak ditindaklanjuti dengan peraturan hukum dan juga tidak memanfaatkan modal sosial secara integratif dalam kampanye peningkatan persentase ASI eksklusif secara maksimal.