Zakat pada dasarnya adalah bentuk ibadah social yang telah ditentukan oleh Allah mengenai hakekat pendistribusiannya. Dalam kajian teori Islam, pemberian zakat dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dua aspek, yakni aspek konsumtif dan aspek produktif. Pendistribusian melalui aspek produktif identik dengan pendistribusian zakat sebagai modal usaha bagi mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat melalui aspek konsumtif lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para mustahik. Dalam perkembangan zakat, pendistribusian zakat produktif dapat dilaksanakan dengan jalan pemberian hutang. Namun demikian, ternyata di BAZIS Kabupaten Semarang, pemberian hutang dari dana zakat tidak hanya digunakan dalam zakat produktif semata akan tetapi juga diterapkan pada aspek konsumtif. Fenomena ini tentu akan menimbulkan pertanyaan seputar praktek tersebut dalam tinjauan hukum Islam. Oleh sebab itu perlu adanya penelusuran terkait dengan praktek pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Semarang. Penelitian ini tentu akan menjadi sarana untuk mengetahui legalitas pendayagunaan ZIS dalam konteks hukum Islam.
Untuk mencari jawaban tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah yakni: Bagaimana latar belakang pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang dan Bagaimana pendayagunaan ZIS untuk pinjaman konsumtif di BAZIS Kabupaten Semarang dalam perspektif maslahat dan madlarat.
Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskripstif kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa langkah pendayagunaan ZIS yang dilakukan oleh BAZIS Kabupaten Semarang berdasarkan teori fiqih Islam dapat diterima dan disepakati. Hal ini karena dalam praktek tersebut BAZIS Kabupaten Semarang mampu mengimplementasikan aspek ta’awun sebagaimana diperintahkan oleh Allah sebagai latar belakang pendayagunaan ZIS tanpa mengurangi hak mustahik untuk tetap dapat menerima hibah dari ZIS yang dikelola oleh BAZIS Kabupaten Semarang. Ditinjau dari maslahat dan mafsadat, pendayagunaan ZIS oleh BAZIS Kabupaten Semarang lebih cenderung merupakan bentuk kebijakan untuk menghilangkan kemungkinan dua kemadlaratan yang timbul dari praktek tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendayagunaan ZIS oleh BAZIS Kabupaten Semarang sesuai dengan kaidah pelaksanaan hukum Islam, yakni kemadlaratan harus dihilangkan.