Eksistensi bantuan hukum LPKBHI dalam memberi bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan perlu ditinjau eksistensinya, karena implementasi bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk peran-peran, tidak lepas dari manajemen pengelolaan kegiatan dan sistem administrasi yang ada.
Dengan latar belakang tersebut, maka permasalahannya adalah bagaimana sejarah pembentukan LPKBHI, bagaimana peran dan fungsi LPKBHI dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat, kendala-kendala yang dihadapi LPKBHI dan sejauhmana implikasinya terhadap eksistensi LPKBHI.
Penelitian ini merupakan penelitian sosiolegal yang melihat data di lapangan tentang peran-peran LPKBHI dalam memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Data primer diperoleh dari hasil interviewer (deep interview) dengan para pengurus dan penerima bantuan hukum dan dilengkapi oleh data sekunder dari teks-teks yang mendukung tentang bantuan hukum.
Dari penelitian tersebut dihasilkan beberapa kesimpulan bahwa secara historis LPKBHI yang lahir tanggal 2 September 1999 diinisiasi oleh Dr. Qodri Azizy, MA dan dilakukan oleh para alumni yang diketuai oleh Dr. Nur Ahmad, MA, Drs. Eman Sulaeman dan kawan LPKBHI lainnya. latar belakang LPKBHI dibentuk diantaranya aspek historis dimana sarjana syariah sebelum munculnya UU Advokat tidak diakui secara eksplisit sebagai calon advokat, disamping aspek sosial karena pentingnya pengabdian masyarakat secara lembaga. Adapun peran-peran LPKBHI dapat dikategorisasikan kepada 6 kategori yakni peran labour market, practical training, public service, sosial education,perbaikan tertib hukum dan pembaharuan hukum. Pada periode pertama didominasi oleh peran pembaharuan hukum dan perbaikan tertib hukum, social education, public service, public service dan labour market. Pada periode kedua, ketiga, dan kelima lebih menekankan peran pada labour market, practical training, public service, sosial education, sedang pada periode keempat peran yang dibangun pada aspek labour market, practical training, public service, sosial education dan perbaikan tertib hukum. Dalam pengimplementasian peran tersebut tentu ada kendala-kendala seperti kinerja masing-masing devisi yang kurang maksimal, banyak pengurus yang menjabat di Fakultas, kurangnya komitmen sebagian pengurus. Keadaan tersebut tentu berimplikasi pada eksistensi peran yang dilakukan oleh LPKBHI