Penetapan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia sering kali berbeda, tidak hanya berbeda dengan negara lain tetapi juga antar sesama umat Islam yang ada di Indonesia. Perbedaan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti perbedaan dalam menafsirkan nash al-Qur’an dan hadist tentang penentuan awal bulan Kamariah, perbedaan dalam mengartikan hilal awal bulan, hingga perbedaan dalam kriteria dan metode penentuannya. Karena permasalahan yang semakin melebar tersebut membuat para Menteri Agama yang menjabat memiliki tantangan dan permasalahan tersendiri dalam membuat kebijakan untuk penentuan hari libur dan penetapan waktu ibadah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Agama. H. A. Mukti Ali sebagai Menteri Agama ke-12 Indonesia menyiapkan beberapa strategi yang diharapkan dapat mempersatukan penetapan awal bulan Kamariah dan waktu ibadah lainnya pada masanya. Ia menjabat pada era Orde Baru yang merupakan masa-masa kritis bagi warga negara Indonesia dalam berbagai bidang, terutama politik, sosial dan keagamaan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana metode isbat penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali, dan bagaimana peran Pemerintah terhadap hasil isbat penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal pada masa Menteri Agama H. A. Mukti Ali pada tahun 1971-1978. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penggumpulan data melalui studi dokumentasi, lalu menganalisis semua data dengan pendekatan deskriptif analitis.
Kajian ini menunjukkan bahwa banyak upaya yang dilakukan dalam penetapan awal bulan Kamariah yang masih digunakan dan bermanfaat hingga sekarang pada masa H. A. Mukti Ali. Ia berhasl membentuk BHR (Badan Hisab dan Rukyat) yang berfungsi menjembatani lembaga dan ormas Islam yang memiliki perbedaan pendapat dalam penetapan awal bulan Kamariah. Selain itu, BHR juga berhasil membangun hubungan kerja sama dengan negara-negara MABIMS (Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia, dan Singapura) dan mencanangkan kriteria baru, serta membuat buku “Ephemeris Hisab Rukyat” sebagai acuan dan panduan dalam perhitungan awal bulan.

ABSTRACT:
The determination of the beginning of the month of Kamariah, especially the months of Ramadan, Shawwal and Zulhijjah in Indonesia is often different, not only different from other countries but also between fellow Muslims in Indonesia. The difference is caused by many factors, such as differences in interpreting the Qur'an and Hadith on determining the beginning of the lunar month, differences in interpreting the new moon of the beginning of the month, to differences in criteria and methods of determining it. Because of the widening problems that make the ministers of Religious Affairs who served have their own challenges and problems in making policies for determining holidays and determining the time of worship which is the duty and responsibility of the Minister of Religious Affairs. H. A. Mukti Ali as the 12th Minister of Religious Affairs of Indonesia prepared several strategies that are expected to unite the determination of the beginning of the month of Kamariah and other worship times in his time. He served in the New Order era which was a critical period for Indonesian citizens in various fields, especially political, social and religious.
The purpose of this study was to determine how the method isbat determination of the beginning of the month of Ramadan and Shawwal during the Minister of Religious Affairs H. A. Mukti Ali, and how the government's role in the results of isbat determination of the beginning of the month of Ramadan and Shawwal during the Minister of Religious Affairs H. A. Mukti Ali in 1971-1978. The type of research used in this study is library research or library with a qualitative approach. This research uses data collection method through documentation study, then analyze all data with descriptive analytical approach.
This study shows that many efforts were made in determining the beginning of the lunar month that is still used and useful until now in the period H. A. Mukti Ali. He succeeded in forming BHR (Badan Hisab dan Rukyat) which serves to bridge Islamic institutions and organizations that have differences of opinion in the determination of the beginning of the month of Kamariah. In addition, BHR also managed to build cooperative relations with MABIMS countries (Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, and Singapore) and launched new criteria, as well as making the book “Ephemeris Hisab Rukyat” as a reference and guide in the calculation beginning of the month.