Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan yang memproduksi energi listrik, yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha PLN ini dilakukan dengan cara jual beli manfaat, yang bendanya tidak nampak (dalam Islam disebut dengan jual beli Mubahat Ammah) dimana pihak PLN (produsen) menjual harga jual tenaga listrik kepada masyarakat (konsumen). Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara’ bukan lain adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan oleh syara’.
Adapun penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui praktek penambahan beban tagihan listrik relevansinya dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ; (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penambahan beban listrik relevansinya dengan undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah: (1) Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau field research, obyek penelitian ini adalah, loket pembayaran rekening listrik loket PPOB Ulumul Qur’an, kantor LP2K dan rumah warga masyarakat selaku konsumen listrik; (2) metode pengumpulan data menggunakan a. Metode dokumentasi, b. Metode interview, c. Metode observasi; (3) Sumber data meliputi data primer, ialah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, yakni perjanjian Jual beli dan hasil wawancara, lalu data sekunder merupakan data pendukung dari data primer yang berupa buku-buku terkait dengan penelitian. (4) Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.
Hasil penelitiannya yaitu: (1) Dalam praktiknya di loket Ulumul Qur’an Semarang, praktek penambahan beban tagihan listrik oleh pihak PLN dalam kebijakannya menambah pungutan sebesar Rp. 1.600,- ternyata dilakukan sepihak, yang tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan konsumen atau minimal pemberitahuan kepada konsumen. Dalam relevansinya dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jelas-jelas melanggar Pasal 4 huruf c, mengenai hak konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jadi, berpijak pada landasan yuridis tersebut konsumen dapat menggugatnya di Pengadilan Niaga setempat. (2). Perspektif hukum Islam atas Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas penambahan beban listrik memandang tidak sah dalam konteks jual beli antara pihak PLN dengan konsumen yang seperti ini masuk dalam kategori jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul, kemudian tidak dilakukan sesuai dengan prinsip muamalah antaradlin (suka sama suka) kedua belah pihak tersebut.