Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dikarenakan Kabupaten Demak daerah penghasil tembakau dan terdapat pabrik rokok sehingga merupakan salah satu daerah penghasil cukai yang besar dan potensial. Dengan penerimaan yang besar tersebut akan diiringi juga dengan tanggung jawab dan risiko yang besar terhadap penggunaan anggaran tersebut, dimana penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Apakah Sudah Evektif Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengalokasian dan efektivitas DBHCHT tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Demak, tepatnya pada institusi atau lembaga yang berkaitan dengan pengalokasian DBHCHT.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalokasian DBHCHT tahun anggaran 2019-2022 mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, dan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Demak digunakan untuk mendanai lima program diantaranya yaitu Peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan industri, Pembinaan lingkungan sosial, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan Pemberantasan barang kena cukai illegal, Kabupaten Demak dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kriteria efektif.
Demak Regency is one of the areas in Central Java Province that receives the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT), because Demak Regency is a tobacco-producing area and there are cigarette factories so that it is a large and potential excise-producing area. With this large revenue, it will also be accompanied by great responsibility and risk for the use of the budget, where the use of the budget must be in accordance with the Regulation of the Minister of Finance concerning the Use, Monitoring and Evaluation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds. The problem in this research is how to allocate the Revenue Sharing Fund for Tobacco Products Excise (DBHCHT) in Demak Regency from 2019 to 2022. Has the Allocation of Revenue Sharing Funds for Tobacco Products Excise been Effective in Demak Regency for 2019-2022. The goal to be achieved in this research is to find out the allocation and effectiveness of DBHCHT from 2019 to 2022 in accordance with Ministry of Finance Regulations concerning the Use, Monitoring and Evaluation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds.
The type of research used is field research, using a qualitative approach. The data analysis method is a qualitative descriptive analysis. This research was carried out in the local government area of Demak Regency, to be precise at institutions or institutions related to DBHCHT allocations.
The results of the study show that the allocation of DBHCHT for the 2019-2022 fiscal year has increased significantly every year, and the use of DBHCHT in Demak Regency is used to fund five programs including improving the quality of raw materials, industrial development, social environment development, dissemination of provisions in the excise sector, and eradication illegal excisable goods, Demak Regency in the management of the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) in the effective criteria.