Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah social yang mana pengelolaannya telah ditentukan oleh al-Qur’an dan al-Hadits. Ketentuan tersebut mencakup ketentuan batasan harta yang dikeluarkan zakat serta batasan orang-orang yang berhak menerima zakat. Meski demikian, tidak selamanya zakat hanya didistribusikan kepada para mustahiknya melalui pemberian. Ada juga pendistribusian yang dilakukan dengan jalan pemberian hutang untuk modal usaha kepada para mustahik. Pada dasarnya hal itu dilakukan untuk lebih memaksimalkan peran zakat sebagai media untuk meningkatkan ekonomi umat Islam, perubahan dari mustahik menjadi muzakki. Akan tetapi di LAZIS Taman Zakat Bekasi, praktek pinjaman dana zakat tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk biaya pembangunan masjid. Dari sinilah kemudian muncul pertanyaan yang harus dijawab tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena yang terjadi di LAZIS Taman Zakat Bekasi.
Untuk mencari jawaban tersebut, maka dalam penelitian ini dirumuskan dua rumusan masalah yakni: bagaimana implementasi penggunaan dana zakat untuk pinjaman pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan dana zakat untuk pinjaman pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi.
Metodologi penelitian yang digunakan sebagai penunjang adalah metodologi penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskripstif kualitatif.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pada dasarnya penggunaan dana zakat untuk pinjaman diperbolehkan dalam hukum Islam dengan ketentuan digunakan untuk mustahik dan dalam hal modal usaha. Apabila penggunaan peminjaman dana zakat tidak digunakan untuk modal usaha, maka hal itu kurang atau bahkan tidak sesuai dengan kebolehan peminjaman dana zakat. Dari segi implementasi, seharusnya Masjid Jami’ ar-Raudah mendapatkan bagian zakat dan bukan diberikan hutang untuk pembangunan masjid. Dalam realita yang terjadi ada dua kemungkinan status yang disandang oleh Masjid Jami’ ar-Raudah sebagai mustahik zakat, yakni dari kelompok fi sabilillah berdasarkan fungsi masjid dan gharim berdasarkan kepemilikan hutang. Dalam hal ini, Masjid Jami’ ar-Raudah idealnya tidak berhak menerima pinjaman dari LAZIS Taman Zakat Bekasi melainkan mendapatkan zakat karena fungsinya. Konsekuensinya adalah apabila Masjid Jami’ ar-Raudah kemudian masuk ke dalam mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah, maka dana zakat yang dihutang oleh masjid harus dikurangkan dengan jumlah zakat yang harus diterima oleh mustahik yang belum menerima. Sisa dari pengurangan tersebut tidak lagi dianggap sebagai hutang melainkan sebagai bagian zakat untuk masjid. Sedangkan bagian yang seharusnya menjadi bagian dari mustahik lainnya harus sesegera mungkin dikembalikan oleh Masjid Jami’ ar-Raudah. Dalam konteks hukum Islam, praktek penggunaan dana zakat untuk pinjaman pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi kurang sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam praktek tersebut, lebih banyak mengandung kemadlaratan daripada kemaslahatan, bahkan kemadlaratan tersebut tidak hanya kemadlaratan duniawi semata namun juga kemadlaratan ukhrawi.