Dalam Islam, Mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua. Jika terjadi perceraian yang disebabkan karena istri kafir, maka terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya istri melaksanakan pengasuhan terhadap anaknya. Sebagian ulama’ mazhab yaitu al-Imam al-Malik dan al-Imam al-Hanafi membolehkan isteri kafir melakukan ḥaḍānah dengan alasan karena ibu mempunyai kasih sayang yang lebih kepada anaknya. Akan tetapi al-Imam an-Nawawi dalam kitabnya majmu’ syarh al-muhazzab, berpendapat bahwa hak ḥaḍānah tidak ditetapkan bagi isteri yang kafir dikarenakan khawatir akan dapat mempengaruhi keimanan atau agama anak. Selain itu ḥaḍānah merupakan masalah perwalian, seperti dalam hal perkawinan ataupun harta benda dan Allah SWT melarang orang Islam berada dibawah perwalian orang kafir.
Berdasarkan pemaparan di atas, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat al-Imam an-Nawawi mengenai hak ḥaḍānah karena istri kafir? Kemudian bagaimana metode istinbaṭ yang digunakan al-Imam an-Nawawi terhadap hak ḥaḍānah karena istri kafir?
Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan library research. Data primer yang digunakan adalah kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data-data yang terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pendekatan yang bersifat normatif.
Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa al-Imam an-Nawawi berpendapat hak ḥaḍānah itu akan gugur apabila pengasuhnya itu seorang yang kafir, alasannya adalah menjaga agama merupakan hal yang paling utama, karena apabila pemegang hak asuhnya itu kafir, Di samping itu juga pengasuhan bagi anak yang masih dalam masa penyusuan bisa dilakukan oleh ibu yang kafir. Tetapi setelah masa penyusuan itu selesai, maka hak asuhnya diberikan pada pihak lain yang beragama Islam (dalam ini diberikan kepada kerabatnya yang Islam). Jadi dalam hal ini perlu adanya hak asuh sementara. Dalam konteks Indonesia pendapat an-Nawawi ini bisa dijadikan sebagai legitimasi oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara yang berhubungan dengan masalah ḥaḍānah karena istri kafir ini dengan mengelaborasikan pasal 156 poin (c) Kompilasi Hukum Islam yang menjadi landasan hukum di Indonesia. Al-Imam an-Nawawi menggunakan al-Qur’an dan hadits dalam pengambilan istinbaṭ hukumnya mengenai hak ḥaḍānah karena istri kafir. Karena persoalan hak ḥaḍānah karena istri kafir mengandung maslaḥah serta mafsadah, maka konsekwensi hukum yang dimunculkan dari hal ini adalah