Di Indonesia, masalah asal usul anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah dilangsungkan, ketentuan ini diambil firman Allah Swt. Dalam surat Al-ahqof (46) ayat 15 dan Surat Luqman ayat (31) ayat 14. Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakti oleh para ulama ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan, bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.
Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42, disebutkan “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Dan dalam kompilasi Hukum Islam ditegaskan dan dirinci, apa yang diatur dalam Undang-undang perkawinan. Yaitu anak sah adalah
“Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”
Di dalam praktiknya KUA kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang menjadi lokasi penelitian ini, menggunakan wali hakim. Yaitu berdasarkan perspekif fiqih. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat pernikahan di bawah Kementerian Agama, seharunya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Berangkat dari fenomena ini penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi, perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan dasar hukum apakah yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan.
Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini, adalah field research (penelitian lapangan), langsung di lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang. Dengan objek kajian adalah pada permasalahan bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA dan dasar hukum yang di gunakan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang. Analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, dan menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan Semarang.
Kesimpulan akhir dari skripsi ini dalah bahwa pelaksanaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kec. Ngaliyan tidak mempunyai dasar hukum. Karena sampai saat ini Kememterian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa akta kelahiranya dan juga memeriksa buku pernikahan orang tuanya untuk mengetahui asul usul anak tersebut, dan untuk menetukan wali. Karena status anak sudah diatur dalam UUP No 1 tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99(a). Dan dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kec. Ngaliyan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena KUA Kec. Ngaliyan dalam pelaksaaan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menggunakan dasar fiqih.